Administrasi pembangunan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Belum Diperiksa

Administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisirkan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Daftar isi   [sembunyikan]  1 Ruang lingkup 1.1 Administrasi bagi pembangunan 1.2 Pembangunan administrasi 2 Sejarah administrasi pembagunan 2.1 Rencana Marshall 2.1.1 Macam bantuan 3 7 Ide pokok administrasi pembangunan 4 10 tantangan masa depan 5 Referensi 6 Daftar Pustaka 7 Pranala luar

[sunting]Ruang lingkup

Administrasi Pembangunan menggunakan dua fungsi yaitu Pembangunan Administrasi dan Administrasi Pembangunan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi untuk menghasilkan suatu kebijakan. Partisipasi masyarakat diperlukan agar kebijakan tersebut bisa berhasil dan tercapailah perubahan ke arah modernisasi, pembangunan bangsa dan pembangunan sosial.

Dari sudut praktik, administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam satu pengertian, yakni administrasi dan pembangunan. Dengan demikian, administrasi pembangunan memiliki nilai-nilai yang dikandung dalam administrasi dan pembangunan dengan paradigma yang sejalan.

Saat menelaah administrasi pembangunan, ada dua hal mendasar yang perlu dibedakan, yaitu admnistrasi bagi pembangunan dan pembangunan administrasi.

[sunting]Administrasi bagi pembangunan

Administrasi bagi pembangunan adalah admnistrasi dari dan bagi pembanguanan, di mana biasanya menggunakan pendekatan manajemen, karena bersangkutan dengan manajeman pembangunan. Dalam hal ini, manajeman pembangunan tersebut meliputi :

1. Perencanaan pembangunan

   Perencanaan pembangunan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber yang tersedia. Dengan demikian, perencanaan pembngunan sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan visi pembangunan.

   Adapun dalam perencanaan memiliki beberpa unsur, antara lain:

   • Tujuan akhir yang dikehendaki,
   • Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya,
   • Jangka waktu,
   • Masalah-masalah yang dihadapi,
   • Modal atau sumber daya yang akan digunkan,(6) kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya,(7) orang,organisasi, atau badan pelaksananya, dan (8) mekanisme pemantauan,evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

2. Pengerahan Sumber daya

   Pengerahan sumber daya diartikan sebagai upaya untuk memobilisasi sumberdaya yang diperlukan untuk menunjang tujuan oraganisasi.

3. Penganggaran

[sunting]Pembangunan administrasi

Dalam kerangka pembaharuan administrasi sebagai lanjutan dari pembangunan administrasi, adalah perubahan sikap birokrasi^[1] dengan unsur :

1. Birokrasi harus dapat membangun partisipasi rakyat.
2. Birokrasi hendaknya tidak cenderung berorientasi kepada yang kuat, tetapi harus lebih kepada yang lemah dan kurang berdaya.
3. Peran birokrasi harus bergeser dari mengendalikan menjadi mengarahkan, dan dari memberi menjadi memberdayakan.
4. Mengembangkan keterbukaan dan kebertanggungjawaban.

[sunting]Sejarah administrasi pembagunan

Pasca perang dunia II ada dua pola

1. Negara yang menang pada perang dunia II berhasrat untuk membantu negara yang kalah perang melalui Rencana Marshall dari Amerika.
2. Munculnya negara baru. Perlu ada bantuan dari negara yang dahulu menjajah sebagai bentuk “tanggung jawab moral” Munculnya bantuan dengan maksud menjadikan negara bekas jajahan sebagai sumber bahan mentah dan sebagai pasar dari produknya.

[sunting]Rencana Marshall

Diberi nama sesuai dengan nama Sekretaris Amerika Serikat yaitu George Marshall^[2]. Nama aslinya adalah Program Rekoveri Eropa. Program ini ditawarkan kepada negara-negara sekutu Amerika Serikat yaitu Eropa Barat dengan bantuan sebesar US$ 13,000,000,000.00 selama 4 tahun sejak 12 Juli 1947. Program ini juga ditawarkan kepada negara Uni Soviet dan sekutunya tetapi ditolak karena mensyaratkan perubahan politik dan kontrol dari luar. Hal ini dipandang sebagai awal lahirnya Integrasi Eropa seperti yang kita lihat saat ini. Program ini dijalankan oleh Economic Cooperation Administration (ECA). Salah satu misi ECA adalah membendung pengaruh Soviet di Eropa

[sunting]Macam bantuan

1. Bantuan Bidang Politik

   • Mempertahankan kelompok elit yang sepaham
   • Memperluas lingkaran pengaruh
   • Mencegah kekuasaan politik ke kelompok yang menjadi lawan negara tersebut.
   • Menjaga sikap politisi negara yang diberi bantuan

2. Bantuan Bidang Ekonomi

   • Bantuannya tidak “gratis” (bersifat altruistik semata-mata), karena dengan motif agar menjadi sumber bahan mentah dan menjadi bagian dari pasar internasionalnya
   • Bantuan ekonomi biasanya dalam bentuk hutang yang bisa mencekik generasi selanjutnya.
   • “Hibah/bantuan” sebenarnya tidak gratis, karena dibayar dengan “sikap bersahabat”

3. Bantuan Bidang Militer

   • Penghibahan/penjualan senjata
   • Pendidikan militer bagi perwira
   • Pengiriman tenaga ahli dari negara maju

4. Bantuan Bidang Teknik.

   • Mengirimkan pakar ke negara yang membutuhkan (negara baru/kalah perang)
   • Membangun institusi pendidikan di negara yang membutuhkan.
   • Bantuan dalam bentuk fisik.

Bantuan tersebut menyadarkan para ahli di negara maju bahwa:

1. Teori administrasi negara tidak dapat diterima begitu saja di negara kalah perang/baru.
2. Perlu adanya ilmu administrasi khusus yang mengarah pada pembangunan atas dasar pemikiran inilah lahir Administrasi Pembangunan.
3. Perlu adanya perbandingan Administrasi Negara.

[sunting]7 Ide pokok administrasi pembangunan

1. Pembangunan merupakan proses.

   • Pembangunan dilakukan secara berkelanjutan.
   • Terdiri dari tahap-tahap yg di satu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain bersifat tanpa akhir (never-ending)

2. Pembangunan merupakan upaya yg secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana (Mengambil keputusan saat ini untuk waktu yang akan datang).
4. Rencana pembangunan mengandung makna perubahan dan pertumbuhan.

   • Pertumbuhan: peningkatan kemampuan suatu negara bangga untuk berkembang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan eksistensinya.
   • Perubahan: suatu negara harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari waktu ke waktu.

5. Pembangunan mengarah kepada modernitas.

   • Modernitas: cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya.
   • Cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.
   • Tidak identik dengan “westernisasi”

6. Modernitas tsb melalui berbagai kegiatan pembangunan yang multidimensional (Mencakup seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengejawantah dalam bidang poleksosbudhankam).
7. Semua hal di atas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan sejajar dengan bangsa lain.

[sunting]10 tantangan masa depan

1. Globalisasi Ekonomi
2. Pengangguran
3. Tanggung Jawab Sosial
4. Pelestarian Lingkungan Hidup
5. Peningkatan Mutu Hidup
6. Penerapan norma-norma moral dan etika
7. Keanekaragaman tenaga kerja
8. Pergeseran konfigurasi demografi
9. Penguasaan dan pemanfaatan perkembangan IPTEK
10. Tantangan di Bidang Politik

Administrasi lingkungan hidup

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Belum Diperiksa

Administrasi lingkungan hidup adalah proses kegiatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dengan tujuan berwawasan lingkungan dan tidak mengesampingkan kualitas manusia (penguasaan IPTEK) serta kualitas lingkungan (serasi, selaras dan seimbang). Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. ^[1]

Daftar isi   [sembunyikan]  1 Wilayah administrasi lingkungan hidup 2 Aspek pengelolaan 2.1 Macam lingkungan hidup 2.2 Prinsip prinsip pengelolaan 3 Masalah administrasi lingkungan hidup 4 Kelembagaan lingkungan hidup 5 Referensi 6 Daftar Pustaka

[sunting]Wilayah administrasi lingkungan hidup

1. Perencanaan lingkungan. Perencanaan sangat menentukan tingkat perubahan kualitas lingkungan. Perencanaan lingkungan hidup dengan memperhatikan usaha pemulihan dan usaha memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien.
2. Manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan berkaitan dengan pengurusan manusia dalam efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam.^[2] Sistem pengelolaannya dengan memperhatikan :
   1. Sumberdaya alam yang tidak bisa diperbaharui.
      1. Keterbatasan jumlah dan kualitas sumberdaya alam.
      2. Lokasi sumberdaya alam yang berdampak terhadap pertumbuhan masyarakat dan pembangunan daerah.
      3. Sistem penggunaan yang efisien
      4. Sistem pengelolaan dampak negatif
   2. Sumberdaya alam yang dapat diperbaharui.
      1. Pengelolaan disertai dengan proses pembaharuannya.
      2. Hasil pengelolaan sebagian dipakai untuk pembaharuan.
      3. IPTEK ramah lingkungan.
      4. Dampak negatif menjadi satu dalam proses pengelolaan.^[3]
3. Informasi lingkungan. Informasi lingkungan sangat penting bagi persiapan penyusunan perencanaan lingkungan.

[sunting]Aspek pengelolaan

1. Materi dalam wujud antara lain tumbuh-tumbuhan, hewan, bagunan dan lain-lain yang tersebar secara acak dalam lingkungan, kemudian tersusun dalam struktur molekul dan kristal atau bentuk lainnya yang berstruktur, di dalam tubuh makhluk hidup atau benda mati.
2. Energi atau daya.
3. Ruang yang meliputi daratan, lautan dan udara.
4. Waktu dalam pengertian lingkungan hidup merupakan proses interaksi untuk kehidupan.
5. Keadaan/Kondisi atau situasi.
6. Keanekaan atau diversitas.
7. Interaksi yang menjelma menjadi rantai makanan dan jaring-jaring kehudupan.

[sunting]Macam lingkungan hidup

1. Lingkungan hidup alam hayati.
2. Lingkungan hidup alam non hayati.
3. Lingkungan hidup sosial.
4. Lingkungan hidup buatan.

[sunting]Prinsip prinsip pengelolaan

1. Mengurangi limbah.
2. Mendaur ulang limbah.
3. Memperbaiki limbah.
4. Perbaikan limbah.

[sunting]Masalah administrasi lingkungan hidup

1. Pencemaran
2. Kerusakan lingkungan berkaitan dengan tingkat pertumbuhan penduduk.
3. Analisis Mengenal Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)^[4][5].

[sunting]Kelembagaan lingkungan hidup

1. Kementerian Negara Lingkungan Hidup
2. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
3. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Wilayah^[6]

Administrasi publik

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

(Dialihkan dari Administrasi negara)

Belum Diperiksa

Artikel ini adalah bagian dari seri Politik
Politik
Daftar topik politik Politik menurut negara Politik menurut administrasi wilayah negara Ekonomi politik Sejarah politik Sejarah politik dunia Filsafat politik Ilmu politik Sistem politik Komunisme Negara kota Kediktatoran Direksional Feodalisme Kerajaan Parlementer Presidensial Semi-presidensial Hubungan internasional (Teori) Ilmuwan politik Politik perbandingan Administrasi publik Birokrasi (tingkat terendah) Adhockrasi Kebijakan publik Pemisahan kekuasaan Legislatif Eksekutif Yudikatif Kedaulatan Teori perilaku politik
Sub-rangkaian
Pemilihan umum Sistem elektoral Pemungutan suara Federalisme Bentuk pemerintahan Ideologi Kampanye politik Partai-partai politik
Portal Politik
l • b • s

Administrasi Publik (Inggris:Public Administration) adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.^[1]

Lokus ilmu administrasi publik

lokus adalah tempat yang menggambarkan di mana ilmu tersebut berada. Dalam hal ini lokus dari ilmu administrasi publik adalah: kepentingan publik (public interest) dan urusan publik (public affair).^[2]

focus ilmu administrasi publik

Fokus adalah apa yang menjadi pembahasan penting dalam memepelajari ilmu administrasi publik. yang menjadi fokus dari ilmu administrasi publik adalah teori organisasi dan ilmu manajemen.^[2]

Daftar isi   [sembunyikan]  1 Dikotomi administrasi publik 2 Kajian administrasi publik 3 Rente birokrasi dan administrasi publik 4 Konsep e-government 5 Sekolah 6 Rujukan

[sunting]Dikotomi administrasi publik

Ilmu Administrasi Publik dan kaitannya dengan Studi Analisis Kebijakan bisa dijejak sejak tahun 1930-an. Doktrin klasiknya berawal dari dikotomi administrasi dengan politik. Jika ditelusuri, gagasan itu bersumber dari Essai Woodrow Wilson yang berjudul “Introduction To Study Administration” (1887). Dalam essai tersebut, Wilson sebenarnya ingin memfokuskan kajian Ilmu Politik ketimbang memaksimasi keyakinan politis yang berkembang pada saat itu. Wilson berargumen “It’s getting harder to run a constitution than to frameone”. Keinginan Wilson adalah memfokuskan tidak hanya masalah personal tapi juga masalah organisasional dan manajemen secara umum. Pandangan ini merupakan langkah maju ke depan guna melakukan investigasi terhadap kantor administrasi di negaranya, Amerika Serikat.

[sunting]Kajian administrasi publik

1. Kebijakan Publik
2. Keuangan negara
3. Administrasi Pembangunan
4. Otonomi Daerah
5. Hubungan Eksekutif dan Legislatif
6. Etika Administrasi Publik
7. Pelayanan Publik
8. Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik
9. Organisasi dan Manajemen Publik

[sunting]Rente birokrasi dan administrasi publik

Administrasi Publik selalu bersinggungan dengan birokrasi, pada pelaksanaannya para perangkat publik (PNS) selalu memberikan "push" kepada publik berupa rente dalam birokrasi tersebut.

[sunting]Konsep e-government

Terminologi e-government menyangkut seluruh teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh fungsi-fungsi kepemerintahan.